Perempuan = bodoh?
Author: Rosa
Diperlukan upaya lintas sektoral serta jalur koordinasi antara Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian pada pendidikan kaum marginal untuk memberdayakan kaum perempuan melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan untuk melepaskan diri dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan dan mengarahkan perempuan sebagai subjek dalam aktivitas publik sesuai dengan kompetensi yang tidak menyimpang dari kodratnya.
Maka terselenggaralah Temu Lembaga Peduli Pendidikan Perempuan yang diadakan oleh Direktorat Pendidian Masyarakat, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, di Hotel Utami, Surabaya, Kamis (24/5).
Direktur Kursus dan Kelembagaan, Dirjen PLS, Depdiknas, Triyadi mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan saran kebijakan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat guna merumuskan sebuah Rencana Aksi Nasional akan pentingnya pendidikan bagi perempuan yang berperspektif gender untuk kemudian memprogramkannya dalam renstra pendidikan luar sekolah. Hal ini mengingat bahwa tingkat pendidikan perempuan masih rendah, menurut data yang ada, terdapat 10,7 persen perempuan usia 10 – 40 tahun masih menyandang buta huruf dikarenakan tidak pernah sekolah, tidak tamat SD atau pernah mengikuti program keaksaraan tetapi kembali buta huruf lagi karena tidak adanya program lanjutan.
Kondisi ini dikatakannya mempersulit upaya memberdayakan kaum perempuan melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan untuk melepaskan diri dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Untuk itulah diperlukan upaya lintas sektoral serta jalur koordinasi antara Direktorat Pendidikan Masyarakat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian pada pendidikan kaum marginal. Upaya tersebut harus mengarah kepada pemberdayaan perempuan sehingga keberadaannya tidak hanya sekedar jadi objek bagi laki-laki untuk urusan dapur dan kasur semata, tetapi juga sebagai subjek dalam aktivitas publik sesuai dengan kompetensi yang tidak menyimpang dari kodratnya.
Demikian dikatakan oleh pejabat asal Klaten, Jawa Tengah ketika membuka acara Temu Lembaga Peduli Pendidikan Perempuan tersebut. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa Rencana Aksi Nasional ini memusatkan kepada upaya penyadaran perempuan usia produktif bagi keluarga miskin, melalui peningkatan pengetahuan dasar.
Kegiatan yang diikuti oleh 45 orang perwakilan dari LSM se Indonesia ini di fasilitasi oleh Subdit pendidikan perempuan, Direktorat pendidikan masyarakat, diharapkan bisa membangun jaringan kemitraan antara LSM dan Depdiknas melalui program pendidikan luar sekolah, diantaranya penyaluran dana block grant dan life skills. Diharapkan, nantinya kegiatan ini bisa berubah menjadi sebuah gerakan nasional seperti halnya gerakan Keluarga Berencana, yang nyatanya bisa berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
Sementara itu, dalam arahannya, Lilik Setyowati, Kasubdit Pendidikan Perempuan mengatakan bahwa Rencana aksi Nasional ini dalam rangka mempromosikan kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan dengan tujuan untuk menghapus disparitas gender dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Beijing (Beijing Declaration and Platform for Action) yang menyebutkan bahwa Negara-negara anggota PBB berketetapan menjamin akses dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, kesehatan serta peningkatan ekonomi kaum perempuan.
Namun beliau juga menyadari, dalam kenyataannya, hasil dari berbagai kesepakatan yang dibuat belum secara optimal terwujud, terutama dalam memenuhi akses pendidikan yang merata dan adil bagi perempuan. Artinya, disini pemberian pendidikan untuk kaum perempuan marginal tidak hanya sekedar diberi ketrampilan fungsional saja, namun perlu juga diberikan pendidikan penyadaran tentang peran-peran yang bisa dimainkan, baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Hal ini sebagai upaya membongkar relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, seperti budaya patriarki serta masih adanya kesalahan penafsiran ajaran agama terhadap masalah kesetaraan gender.
Sayangnya, kadang perempuan sendiri yang karena ketidak berdayaannya, mau menyediakan diri untuk dinomor duakan, bahkan rela dijadikan hiburan lelaki. “Untuk itulah RAN sebagai gerakan bersama merespon masalah kesenjangan perempuan dalam pendidikan sesuai pemetaan masalah di tingkat lokal.” Kata perempuan asli Trenggalek ini mengakhiri arahannya. [*]
[Ebas/Widya]
(red)
Sumber: BP-PLSP Regional IV Surabaya
Posted in 
Tags: 
